Minggu, 11 Mei 2008
Banyak Cara Bayar PBB di Bank Mandiri
Namun, Yudi-begitu ia akrab disapa-baru mengetahui dari rekannya bahwa pembayaran PBB dapat dilakukan selain di kantor cabang Bank Mandiri juga dapat melalui seluruh electronic banking Bank Mandiri. "Coba kamu- bilang dari dulu. Aku "kan nggak perlu repot pindah-pindah tempat untuk bayar bermacam tagihan," kata Yudi kepada Dicky, rekan kerjanya. "Makanya... Gaul dong, he..he..," timpal Dicky, sekenanya.
Jika disimak, memang benar apa yang diucapkan Yudi. Bank Mandiri menyediakan kemudahan kepada nasabah untuk dapat membayar berbagai tagihan termasuk PBB melalui berbagai saluran electronic banking-nya ini.
Berdasarkan- hasil kesepakatan antara Bank Mandiri dan Ditjen Pajak bahwa struk Mandiri ATM, notifikasi transaksi mandiri sms via sms, bukti transaksi mandiri internet, penyebutan referensi/cetak bukti transkasi via faksimili dari phone banking call Mandiri, merupakan bukti pembayaran yang sah.
Pembayaran PBB melalui electronic banking Mandiri juga memungkinkan data pembayaran langsung ter-update di komputer Dirjen Pajak. Jika sewaktu-waktu membutuhkan bukti penyetoran pajak asli atau jika struk ATM hilang, maka nasabah bisa mendatangi KPPBB/KPP Pratama untuk meminta bukti penyetoran pajak tersebut (STTS).
Di mandiri atm, mandiri sms, mandiri internet maupun call mandiri, selain bisa bayar PBB, nasabah juga dapat melakukan pembayaran lainnya seperti tagihan listrik, telepon, cicilan kartu kredit, dan sebagainya. Bayangkan, betapa repotnya jika harus membayarkan tagihan-tagihan tersebut di tempatnya masing-masing.
Keempat layanan ini memungkinkan nasabah tak perlu lagi mendatangi loket masing-masing tempat, nasabah Mandiri tinggal mendatangi mesin-mesin mandiri atm yang berjumlah lebih dari 3000 unit dan tersebar di lokasi-lokasi yang strategis. Atau jika memang sedang tak sempat datang ke mandiri atm, nasabah Mandiri masih dapat menggunakan layanan electronic banking lainnya. Ambil contoh mandiri internet. Selama ada akses internet, nasabah dapat melakukan pembayaran PBB lewat komputer dari mejanya masing-masing. Nasabah cukup bertransaksi melalui situs Mandiri di www.bankmandiri.co.id. Bukti pembayaran dapat disimpan dalam bentuk file/dicetak.
Sama halnya dengan mandiri internet, di mandiri sms nasabah Mandiri cukup mengirimkan pesan singkat (sms) untuk membayar PBB dan mengirimkannya ke nomor 3355 atau menggunakan menu m-banking yang ada di SimCard-nya, cara transaksinya mudah, semudah kita mengirim sms.
Kemudian, nasabah dapat pula menelepon Call Mandiri di nomor telepon 14000 maka pembayaran PBB dilakukan melalui mesin penjawab atau oleh staf Bank Mandiri yang terlatih. Begitu mudah, bukan?
Keempat layanan perbankan yang diberikan Mandiri seperti mandiri atm, mandiri internet, mandiri sms, dan Call Mandiri itu berlangsung selama 24 jam. Artinya, nasabah dapat membayar PBB kapan saja, tanpa batasan ruang dan waktu.
Masalah keamanan nasabah juga amat diperhatikan. Nasabah selalu dibekali dengan nomor PIN (personal identification number) untuk menikmati layanan e-banking Mandiri tadi. Bahkan untuk mandiri internet, nasabah diberi perangkat keamanan tambahan berupa Token. Token ini berfungsi untuk menghasilkan PIN yang selalu berganti (PIN Dinamis) untuk setiap kali nasabah melakukan transaksi finansial.
Untuk itu, gunakan dan nikmati kemudahan layanan e-banking Mandiri untuk menyelesaikan pembayaran tagihan PBB Anda sebelum jatuh tempo.
Senin, 07 April 2008
Berbagi Pengalaman Dari Angkatan 16
- Doni
- Kudank
- Isman
- Faisal
- Bo'im
- Randi
- Wijanarko
Pembicaraan dari Doni :
- T.O.P itu apa?
adalah representasi dari angkatan masing-masing yang menggambarkan kondisi angkatan tersebut. Penilai (PBB) merupakan satu keluarga yang tidak terbatas ruang dan waktu atau beda angkatan. Misalnya kalau kuliah digabung beberapa kelas, yang mungkin agak buruk tetapi menggalang kebersamaan.
Jangan sampai telat kalau ngumpul-ngumpul, ngumpul ini saja telat! Bagaimana ke depannya?
Tetapi bukan berarti langkah ini buruk, mudah-mudahan ke depan menjadi bagus. Komitmen harus mantap seiring berjalannya waktu akan tampak yang bener-bener mau berkorban untuk T.O.P.
T.O.P tidak bisa mempengaruhi penempatan walaupun T.O.P dekat dengan anggota kepengurusan/kepegawaian. Penempatan hanya ditentukan oleh diri kita sendiri. Dengan adanya modernisasi, maka segala sesuatunya ditentukan dengan SOP (Standard Operating Procedures) termasuk penempatan, dan lain-lain.
T.O.P pasti rugi (tidak ada untungnya), waktu, tenaga, dll. Meski ada yang memandang T.O.P akan mendapat pengalaman dan ibadah dari segi pandangan yang lain.
T.O.P harus siap saja dengan cacian dan makian dari temen yang tidak puas.
- Tentang Outline?
Tanya dulu ke kantor tentang data yang tersedia di kantor tersebut. Jika ada perubahan, maka hubungi dengan temen yang ada di Jakarta sehingga yang mengurusi masalah perubahan itu ke dosen pembimbing (dospem) adalah temen yang ada di Jakarta. Dulu ada Ketua Bidang yang menampung perubahan temen-temen yang di daerah dengan bidang penulisan yang sama dengan konsultasi ke dospem.
Bentuk : Setiap bidang penulisan dikoordinator disesuaikan dengan jumlah dospem.
Jika terdapat kesamaan judul maka disolusikan terlebih dahulu dengan sesama Penilai, lalu dikonsultasikan dengan dospem.
Dulu banyak koordinator tentang bidang penulisan, konsultasi, dll yang bertugas menghubungkan dosen dengan mahasiswa. Karena jika ada masalah misalnya perubahan judul yang perlu koordinasi dengan dosen maka koordinatorlah yang memfasilitasi. Itupun sesuai dengan watak dosen tersebut, ada yang mau ada yang tidak.
Masalah judul sama, bagusnya koordinasi dulu secara internal baru ke dosen dengan fasilitas TOP/koordinator bidang penulisan. Meskipun ada dosen yang santai, koordinator adalah filter utama.
- Tahapan deskjob T.O.P?
*Sebelum PKL
Segera bentuk koordinator bidang penulisan yang bisa dari luar TOP. Mengurus masalah dosen, nomor dan alamat, terus buat janji untuk outline yang berubah-ubah yang benar-benar harus mendapat persetujuan dari dospem. Paling tidak menyerahkan judul kasar. Dari Ketua koordinator, terus ke bagian koordinator tiap dospem.
Draft kasar dulu diserahkan ke dospem (ketikan rapi selalu yaa..), soalnya penyerahan banyak ke pejabat. Judul harus sesuai keinginan/persetujuan dospem. Takut begitu laporan udah selesai, ternyata harus diubah.
*Selama PKL
Anggota T.O.P perlu ada koordinasi dengan sekre, jadi harus ada anggota yang PKL di Jakarta dan domisili di STAN. Unutk mengatasi masalah temen yang lagi PKL di daerah, misalnya masalah MALAS MASUK. Sebelum orang kantor melapor ke sekre, maka anggota T.O.P yang ada di Jurangmangu harus koordinasi dengan PJ kantor untuk menjelaskan masalah itu.
Ingat : KITA PKL TAPI KITA MASIH MAHASISWA DAN BISA DI D.O.
Masalah ini juga terkait dengan pencairan uang PKL. Biasanya sekre langsung koordinasi dengan gedung A (bagian keuangan) sehingga T.O.P perlu tanya teknisnya. Dulu uang PKL langsung diantar ke orang, bagaimana dengan temen di daerah? Masalah non-teknisnya adalah pemberian untuk orang/pihak yang mengantar uang tersebut. Jika ada temen/PJ kantor yang nanya tentang uang itu, maka T.O.P bisa menjelaskannya dengan tepat, apa ada potongan atau tidak, atau ada Keputusan dari STAN.
Waktu penyusunan laporan, maka koordinator bidang penulisan-lah yang berperan. Untuk yang di daerah harus tetap kontak dengan dospem misalnya dengan e-mail karena ada dosen yang minta progress tiap bab. Tapi ada juga dosen yang minta BIMBINGAN LAPORAN setelah kita PKL.
Routing Slip adalah bukti kegiatan kita, kumpul outline, pertemuan dengan dospem, laporan PKL, dll. Tahun lalu ada batas minima Roting Slip, misalnya temu dosen: 3X.
Bagaimana waktu PKL, di satu bidang saja atau di-rolling? Berdasarkan kebijakan siapa?
Kalo dari kantor mintanya satu seksi saja, sedang kita perlu rolling, maka kita minta rolling saja dengan subbid TU a.k.a Tata Usaha dengan alasan mau nyari data.
Untuk bagian keberatan dan pengurangan, sebaiknya yang kena di kantor di wilayah itu, maka kumpulin dulu temen yang sebidang baru minta data ke Kanwil. Anggota T.O.P juga harus aktif di daerah itu untuk masalah Kanwilnya dan koordinasi KPP yang di bawah Kanwil itu, yang bukan T.O.P juga bisa, tetapi harus dengan pantauan T.O.P. Dan yang dapat data dari Kanwil harus mau share dengan temen yang lain.
Ingat! PKL adalah praktik, maka kita di sini adalah menimba ilmu, misal dengan rolling.
Tiap anggota PKL harus datang dulu ke kantor untuk membicarakan tentang PKL, bidang, surat perizinan, dan masalah rolling apalagi dengan modern, PKL adalah sangat penting untuk rolling untuk mengetahui Kantor Pratama.
Seragam saat PKL sebaiknya koordinasikan dengan Kasubbag TU.
Bagaimana jika ada masalah yang MALAS? Sebaiknya selesaikan individu dulu dengan kantor dan sekre melalui T.O.P.
Baik-baiklah dengan orang kantor dan orang sekre. Jika ada orang kantor yang nyeleneh, maka tergantung nurani masing-masing. Mau diterima, diikuti atau tidak, maka harus ditanggulangi dengan baik, cara menerima atau menolak dengan baik.
*Setelah PKL menjelang kompre
Memastikan dospem untuk hadir waktu kompre. Ada PJ kompre, memastikan dengan sekre masalah dosen penguji (ada yang tidak akur) dan jadwal kompre sehingga yang hari pertama persiapannya bagus dan antisipasi perubahan jadwal. Terus kontak dengan orang sekre yang ngatur jadwal, apalagi seharusnya dospem ikut menguji karena dia-lah yang menolong ujian kita karena dia yang mengatur arah laporan kita. Sebaiknya temen jangan pulang waktu jeda kompre, takut ada perubahan jadwal termasuk yang sudah kompre takut ada dosen yang mau me-revisi, stand by terus di Jakarta dari tgl 1-19 September 2008.
Ketika kompre ada yang piket (anggota T.O.P yang kompre hari lain) yang memastikan perubahan yang terjadi mendadak, konsumsi, fotokopi, dan keperluan lainnya untuk temen yang sedang kompre.
Saat menjelang Wisuda, kuota pendamping harus ditolong oleh temen T.O.P terutama bagi temen yang di daerah karena pendamping terbatas, bisa dengan kabid pensi dengan pendaftaran kolektif.
Masalah relasi dengan tim sukses spes lain adalah untuk keperluan setelah wisuda yakni penempatan. Hubungannya harus dijalin sejak sekarang biar lebih langgeng dengan sinergi yang lebih baik. Setelah koordinasi pun kita harus tetap ada hubungan yang baik, termasuk anggota T.O.P yang ada di kampus selama PKL untuk koordinasi dengan tim sukses spes yang lain, misalnya masalah uang, jadwal, dll.
Anggaran harus beda antara sebelum wisuda dengan sesudah wisuda. Karena setelah sesudah wisuda biaya adalah terkait dengan semua tim sukses. Dalam penentuan dan pertanggungjawaban itulah T.O.P juga harus terlibat.
Penggabungan tim sukses : Mengurus masalah pemberkasan, yang paling rentan adalah daftar riwayat hidup dan surat lamaran, takut formatnya salah sehingga anggota T.O.P-lah yang mengurus itu. Setelah penempatan, harus ada anggota T.O.P yang mengurus temen di tiap instansi, misal DJKN atau DJP. Bisa saja dengan pemisahan dan penunjukan pengurus lama menjadi pengurus baru di tiap instansi tersebut. Setelah pemisahan inilah akan ada pembagian/pencampuran anggota tim sukses sesuai dengan instansi.
SK penempatan, tugas TOP adalah pengurusan SK penempatan. Yakni bagaimana tugas TOP dan tim sukses spes lain tetap berjalan dengan adanya penyerahan tanggung jawab ke anggota/temen sesuai tempat.
Masalah tempat tinggal (basecamp) T.O.P, perlu koordinasi dengan tim sukses lain. Apalagi untuk membahas uang setelah wisuda yang tidak terpisah untuk siap spes agar lebih mudah.
Sumber : Yudhistira
Resensi : Febri Umar Doni, Ketua T.O.P 2007 (Angkatan 16)
Artikel ini merupakan gambaran dialog T.O.P 2008 dengan T.O.P 2007
Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.
Selasa, 01 April 2008
Pesan Penting Dari Pak Susanto
Penilai di DJP saat ini menurut saya seperti pepatah hidup segan mati tak mau, minimal dibutuhkan ya, karena hampir sebagian besar tugas-tugas PBB di KPP Pratama melibatkan Penilai. Tapi nyatanya mencari angka kredit setengah mati, tidak ada pengangkatan fungsional Penilai baru, tidak ada regenerasi, mutasi fungsional Penilai terkesan asal pindah : membuang yang dari Jakarta ke daerah.
Menurut saya kita harus bisa membuktikan keberadaan Penilai yang profesional dan independen. Selamanya Penilai PBB tidak akan pernah profesional dan independen jika tugasnya hanya meligitimasi dan membukukan NJOP. Terlalu banyak faktor yang menyebabkan NJOP tidak selayaknya dipakai untuk berbagai kepentingan, NJOP malah jadi tersandera untuk kepentingan lain. Terlalu besar harga yang harus dibayar jika memaksakan NJOP terus : kehilangan potensi PBB, BPHTB, PPh Final, PPN. Membangun sendiri, juga kasihan masyarakat yang dibebaskan tanahnya untuk kepentingan umum, dll. Sudah lama saya merindukan Penilai Pemerintah yang profesional dan independen bisa unjuk gigi sehingga :
- Bisa memiliki database nilai yang menjadi acuan yang benar, terbuka, dan akuntabel.
- Punya senjata untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan yang berawal dari ketidaktahuan penilaian : penyelewengan pajak, ikut bisa mengurai kasus BLBI dan eks BPPN, pembebasan tanah yang adil tanpa takut-takut nanti diusut Kejaksaan, pengadaan tanah komisi yudisial yang mulus tanpa korupsi orang dalam, jaminan bank yang benar demi kelancaran ekonomi masyarakat, dll.
- Penilai menjadi tempat bertanya dan bersandar setiap manusia dari bayi sampai dia mati, karena setiap jengkal yang diinjak dan tempat dikubur manusia adalah tanah, dan tidak semua orang tahu tentang nilai tanah.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
ttd,
Pak Susanto
Selasa, 18 Maret 2008
Hi, Appraiser17
Kalau bisa semuanya gabung di Forum kita yak.. semua demi kebersamaan kita! Oiya, teman-teman juga bisa mem-postingkan sesuatu yang dianggap penting buat angakatan kita dengan mengirimkannya ke e-mail resmi angkatan kita, appraiser17@gmail.com
Makasih buat perhatian teman-teman semua.. jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi webmaster di e-mail yang sama dengan di atas.
Tim Optimalisasi Penilai (T.O.P)
Tahun 2008