Penilai di DJP saat ini menurut saya seperti pepatah hidup segan mati tak mau, minimal dibutuhkan ya, karena hampir sebagian besar tugas-tugas PBB di KPP Pratama melibatkan Penilai. Tapi nyatanya mencari angka kredit setengah mati, tidak ada pengangkatan fungsional Penilai baru, tidak ada regenerasi, mutasi fungsional Penilai terkesan asal pindah : membuang yang dari Jakarta ke daerah.
Menurut saya kita harus bisa membuktikan keberadaan Penilai yang profesional dan independen. Selamanya Penilai PBB tidak akan pernah profesional dan independen jika tugasnya hanya meligitimasi dan membukukan NJOP. Terlalu banyak faktor yang menyebabkan NJOP tidak selayaknya dipakai untuk berbagai kepentingan, NJOP malah jadi tersandera untuk kepentingan lain. Terlalu besar harga yang harus dibayar jika memaksakan NJOP terus : kehilangan potensi PBB, BPHTB, PPh Final, PPN. Membangun sendiri, juga kasihan masyarakat yang dibebaskan tanahnya untuk kepentingan umum, dll. Sudah lama saya merindukan Penilai Pemerintah yang profesional dan independen bisa unjuk gigi sehingga :
- Bisa memiliki database nilai yang menjadi acuan yang benar, terbuka, dan akuntabel.
- Punya senjata untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan yang berawal dari ketidaktahuan penilaian : penyelewengan pajak, ikut bisa mengurai kasus BLBI dan eks BPPN, pembebasan tanah yang adil tanpa takut-takut nanti diusut Kejaksaan, pengadaan tanah komisi yudisial yang mulus tanpa korupsi orang dalam, jaminan bank yang benar demi kelancaran ekonomi masyarakat, dll.
- Penilai menjadi tempat bertanya dan bersandar setiap manusia dari bayi sampai dia mati, karena setiap jengkal yang diinjak dan tempat dikubur manusia adalah tanah, dan tidak semua orang tahu tentang nilai tanah.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
ttd,
Pak Susanto
1 komentar:
Posting Komentar